Kelompok aktivis mahasiswa Jambi menekan Zumi Zola selekasnya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Jambi menyusul statusnya yang sekarang jadi terdakwa masalah suap pengesahan (gratifikasi) Biaya Penghasilan serta Berbelanja Daerah (APBD) Propinsi Jambi 2018 serta suap proyek-proyek pembangunan di Jambi. Diluar itu semua anggota serta pimpinan DPRD Propinsi Jambi yang dapat dibuktikan ikut serta masalah suap APBD Jambi itu juga disuruh mundur. 

“Kami menekan supaya Zumi Zola yang sekarang melakukan sidang menjadi terdakwa masalah suap APBD serta gratifikasi project di Jakarta selekasnya mengundurkan diri. Pengunduran diri itu terpenting supaya Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang sekarang ini menjabat Pelaksana Pekerjaan (Plt) Gubernur Jambi dapat bekerja dengan optimal menjalankan roda pemerintahan Jambi. 

Baca Juga : KM Lawit dan Jadwal KM Lawit

Lalu kami juga minta 53 orang anggota serta pimpinan DPRD Propinsi Jambi yang ikut serta suap APBD itu mengundurkan diri dengan terhormat,” tegas Presiden Dewan Mahasiswa Kampus Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi, Ari Kurniadi pada tindakan unjuk perasaan beberapa ratus mahasiswa UIN STS Jambi di Gedung DPRD Jambi, Kamis (20/9). 

Menurut Ari Kurniadi, roda pemerintahan di Jambi tidak dapat berjalan optimal sebab status Gubernur Jambi cuma dijabat Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar. Plt Gubernur Jambi tidak dapat melakukan program-program pembangunan Jambi dengan optimal sebab kewenangan yang hanya terbatas. 

Ditegaskan, mahasiswa Jambi menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) butuh selekasnya lakukan proses hukum pada semua anggota serta pimpinan DPRD Jambi yang disangka ikut serta masalah suap APBD Propinsi Jambi. Hal tersebut terpenting supaya beberapa anggota dewan yang ikut serta suap itu dapat selekasnya ditukar. 

Baca Juga : Jadwal Kapal KM Lawit dengan KM Tatamailau

Ari Kurniadi di kesempatan itu juga menilainya deretan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi tidak dapat bekerja optimal memberantas korupsi di daerah itu. Salah satunya buktinya, yaitu terungkapnya masalah suap pengesahan APBD Propinsi Jambi 2018 sejumlah Rp 5 miliar yang menyertakan anggota serta pimpinan DPRD Jambi serta beberapa petinggi Pemprov Jambi. “Mestinya deretan kejaksaan di Jambi malu, masalah suap pengesahan APBD itu disibak KPK. Seharusnya masalah suap pengesahan APBD yang seringkali berlangsung itu dapat disibak pihak kejaksaan di Jambi,”katanya. 

Berhenti Sesaat, Selain itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberhentikan sesaat Zumi Zola dari jabatan Gubernur Jambi. Pemberhentian sesaat Gubernur Jambi itu diikuti dengan keluarnya Ketetapan Presiden (Kepres) Nomer 175/P tahun 2018, tertanggal 14 September 2018 mengenai pemberhentian sesaat Gubernur Jambi dari waktu jabatan tahun 2016-2021. 

Kepala Biro Humas serta Protokol Pemprov Jambi, Johansyah membetulkan pemberhentian sesaat Gubrnur Jambi (nonaktif) Zumi Zola itu. Keppres tentang pemberhentian sesaat Gubernur Jambi mengatakan, Zumi Zola diberhentikan sesaat dari jabatan Gubernur Jambi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum masih atau inkracht tentang sidang masalah suap APBD Propinsi Jambi 2018 yang sekarang ditempuh Zumi Zola. Karena itu, lanjutnya, pekerjaan – pekerjaan Gubernur Jambi sekarang ini untuk sesaat masih diambil alih Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang telah diputuskan Mendagri jadi Plt Gubernur Jambi,” katanya lagi. 

Baca Juga : Jadwal KM Tatamailau dengan Jadwal Kapal KM Tatamailau

“Jika Zumi Zola dinyatakan tidak bersalah dalam masalah suap APBD Propinsi Jambi serta suap proyek-proyek pembangunan lewat putusan masih pengadilan, jadi haknya dipulihkan serta Dia kembali menjabat Gubernur Jambi. Akan tetapi bila Zumi Zola dinyatakan bersalah, Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar akan diputuskan jadi Gubernur Jambi definitif,”ujarnya